Akses Transportasi Ke/Dari Sekolah

0
381
pixabay image

 

.

Perhatian kita terhadap masalah pendidikan masih terbatas di dalam ruang kelas saja. Seakan masalah pendidikan itu beres ketika telah tersedia prasarana dan sarana, guru, buku, kurikulum, dan metodologi pembelajarannya. Akses menuju/dari sekolah tidak pernah mendapat perhatian. Padahal, masalah akses menuju/dari sekolah tidak kalah penting untuk diperhatikan terutama bagi anak-anak di luar Jawa yang jarak sekolah dengan  lokasi tempat tinggal berjauhan, sementara tidak tersedia layanan angkutan umum sama sekali, atau ada namun kurang berkeselamatan. Akses menuju/dari sekolah yang terbatas itulah yang sering menjadi hambatan bagi anak-anak di daerah untuk bersekolah hingga tamat SMP sekalipun.

Perjalanan ke daerah-daerah bersama Korlantas Polri untuk melihat program Road Safety Partnership Action (RSPA) di 36 Polres dan kemudian bersidkusi dengan para pihak yang terlibat dalam Program RSPA, seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Jasa Raharja semakin memperjelas kepada kita bahwa akses menuju/dari sekolah yang aman dan selamat itu tidak ada sama sekali. Bahkan sekadar perhatian dari Pemda untuk memikirkan akses menuju/dari sekolah tersebut pun belum ada.

Pemandangan yang dapat kita lihat sehari-hari adalah  anak-anak usia SD berjalan di badan jalan raya lantaran jalan yang mereka lalui (termasuk jalan nasional) tidak tersedia fasilitas pejalan kaki (trotoar) sama sekali. Dengan berjalan di badan jalan, sebetulnya rentan terhadap kecelakaan lalu lintas (laka lantas) karena rawan tertabrak dari belakang. Bila mereka tidak berjalan di badan jalan, pilihannya adalah berjalan di ruang milik jalan (Rumija) yang umumnya berupa semak-semak penuh dengan rerumputan, bebatuan, atau di tanah yang becek saat musim hujan, semuanya sungguh tidak berkeselamatan sama sekali. Padahal, di sejumlah daerah, selain panas, juga berdebu saat musim kemarau, seperti terjadi di NTT (Nusa Tenggara Timur).

Para murid di SDN 32 Sebetuk, Kecamatan Ngabang, SDN 44 Rayan, dan  SDN 05 Antan Rayan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat misalnya; akses menuju/dari sekolah yang buruk itu tidak hanya di jalan raya saja, tapi juga dari jalan raya menuju lingkungan sekolah itu juga buruk. Lingkungan sekolah tersebut penuh rerumputan dan tidak dibuatkan jalan khusus, seperti pakai konblok atau cor semen-pasir seperti layaknya kita jumpai di Jawa. Saya bayangkan, pada musim penghujan anak-anak itu itu berjalan di halaman sekolah yang becek, sehingga sepatunya pun bisa penuh lumpur.

Kondisi yang sama buruknya itu juga dialami oleh anak-anak di wilayah Sumatra, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Bali sebagian.  Foto Kompas (8/8 hal. 19) memberikan bukti nyata bahwa pelajar di Desa Meulidi, Kecamatan Simpang Jersih, Kabupaten Aceh Timur itu setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan perahu menuju sekolah. Tentu saja perahu itu perahu tidak bermesin dan tidak dilengkapi dengan sabuk keselamatan.

Di Sumatra Utara, anak-anak yang tinggal di Pulau Samosir, setiap hari harus berjalan di badan, sementara jarak rumah satu dan lainnya saling berjauhan sehingga bila terjadi sesuatu, susah mendapatkan pertolongan. Dan ketika kita melintasi wilayah Sipirok menuju Tarutung, kita jumpai sejumlah pelajar berjalan di badan jalan yang merupakan jalan lintas tengah Sumatra. Selain tidak tersedia trotoar, juga tidak tersedia layanan angkutan umum. Pada musim hujan, ada satu ruas jalan di  Aek Latong, di Desa Marsada, Sipirok yang selalu rusak parah akibat patahan sehingga jalan menjadi tergenang air atau becek, akhirnya sepatu anak-anak pun ikut kotor. Anak-anak yang sayang pada sepatunya, mereka akan melepas sepatu dan berjalan nyeker. Pelajar laki-laki akan mencari tumpangan pada mobil-mobil terbuka yang kosong untuk membantu perjalanan mereka. Tapi bagi pelajar perempuan tidak ada pilihan lain kecuali berjalan di jalan yang tidak berkeselamatan.

Belajar Melanggar Hukum

Konsekuensi dari buruknya prasarana dan sarana menuju/dari sekolah, mendorong orang tua di daerah-daerah memfasilitasi anaknya yang duduk di bangku SD-SMP dengan membelikan sepeda motor. Beragam alasan yang dikemukakan: kasihan jalan jauh, panas, berdebu, dan tidak ada angkutan yang melayaninya. Alasan orang tua itu rasional, namun tidak dapat dibenarkan dari aspek hokum maupun dari aspek keselamatan. Dari aspek hukum, UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan) mengamanatkan bahwa pengendara motor wajib memiliki SIM, dan syarat mendapatkan SIM C berusia 17 tahun, sementara usia SD-SMP jelas belum berusia 17 tahun. Dari aspek keselamatan, anak-anak usia SD-SMP belum memiliki kompetensi untuk mengendarai sepeda motor, apalagi melewati jalan raya. Wajar apalabila kemudian jumlah anak usia sekolah yang terlibat dan menjadi korban laka lantas cukup tinggi (lebih dari 14% dari total korban laka lantas). Bila mereka belum memiliki SIM tapi sudah mengendarai motor, maka secara sengaja orang tua, sekolah, dan aparat membiarkan anak-anak belajar melanggar hukum. Jika anak-anak sudah terbiasa melanggar hukum sejak kecil, sulit untuk mengubah mindset mereka agar patuh terhadap UU LLAJ.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi karena akan merugikan semua pihak: masa depan anak, keluarga, masyarakat, dan negera. Uang Negara akan banyak dipakai untuk mengobati korban kecelakaan lalu lintas yang rata-rata usia produktif. Bahkan tidak sedikit keluarga korban laka itu kemudian mengalami proses pemiskinan lantara harta mereka habis dijual untuk pengobatan atau perawatan korban laka lantas.

Pentingnya RASS

Menyadari pentingnya akses transportasi yang aman dan selamat menuju/dari sekolah itulah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terus mendorong adanya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS). RASS telah dimasukkan ke dalam salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA). Konsekuensinya, Pemda yang ingin daerahnya dikategorikan sebagai KLA mau tidak mau wajib mengembangkan RASS. Inti RASS adalah menyediakan jalur (rute) aman dan selamat bagi anak-anak untuk pergi/pulang sekolah; aman dari gangguan kriminalitas (termasuk pelecehan seksual) dan selamat dari kecelakaan lalu lintas. Sejauh pengamatan penulis, sampai sekarang belum ada satu daerah pun yang memiliki jalur untuk pergi/pulang sekolah bagi anak-anak sekolah secara aman dan selamat. Bentuk jalur itu sebetulnya cukup fasilitas pedestrian dan jalur khusus sepeda yang selamat, aman, dan nyaman untuk jalan kaki maupun bersepeda bagi anak-anak saat menuju/dari sekolah.

Rute Aman dan Selamat Sekolah ini memang merupakan konsep baru, yang sekarang baru dalam tarap sosialisasi konsep, sehingga banyak aparat Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan RASS belum mengenal konsep RASS. Setidaknya, ada empat institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan RASS ini, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemda. Merekalah yang wajib menyediakan fasilitas trotoar dan jalur/lajur khusus sepeda, serta menyediakan angkutan khusus pelajar, sehingga anak-anak dapat pergi/pulang sekolah secara selamat, aman, dan nyaman. Pada tingkat desa, Dana Desa semestinya dapat dipakai untuk menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang ramah untuk anak-anak dan berkebutuhan khusus. Jadi untuk mewujudkan RASS ini perlu sinergi antara Kementerian PUPR, Perhubungan, Pemprov, Pemda, serta Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang sama antar lintas Kementerian/Lembaga tersebut.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here