Berguru pada Gus Dur, Pejuang Kemanusiaan

0
281

 Didaksi.com-Sosok itu tidak pernah lelah menyuarakan betapa indahnya hidup berdampingan, saling berpegangan tangan dan bergandengan tanpa membeda-bedakan ras, suku, maupun agama. Ia membenci cara kekerasan, dan bahkan kekuasaan pun dipertaruhkan untuk menghidari kekerasan, dan sangat mencintai perdamaian. Baginya, hidup dengan penuh cinta kasih lebih berarti daripada menjalani kehidupan ini dengan pertumpahan darah.

.

Itulah sosok KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur yang sepanjang hidupnya selalu berjuang untuk membela hak-hak kelompok minoritas dalam kesetaraannya di depan hukum. Ia juga selalu berupaya mewujudkan perdamaian demi menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara-cara yang benar. Bagi tokoh yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1940, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di daerah Denanyar itu semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Mereka harus dijauhkan dari yang namanya diskriminasi.

Gus Dur menyatakan, “Semua warga negara dan keyakinan keagamaan yang dimiliki, posisinya setara di hadapan hukum dan kostitusi. Setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi atas nama apapun, termasuk atas nama agama.”[1]

Berbicara tentang pluralisme, bagi Gus Dur, pluralisme bukanlah mencampuradukkan agama, yang itu berarti sinkretisme, demikian juga bukan menyamakan atau menganggap agama itu satu, yang berarti singularisme, bukan pluralisme. Pluralisme justru menghargai otensitas masing-masing pemeluk agama, terus menjadi pemeluk agama yang baik, tanpa menjadi orang lain. Gus Dur bukanlah pengikut pluralisme indifferent yang bisa terjatuh pada relativisme, yang selangkah lagi bisa menuju nihilisme. Yang dituntut Gus Dur bukanlah menyamakan semua agama, tetapi bentuk pengakuan kesetaraan agama di satu pihak dan perlakuan adil non-diskriminatif dari Negara.[2] Itulah sebabnya, Gus Dur tak pernah ragu untuk membela warga negara yang hak-hak konstitusionalnya diganggu. Seperti pembelaanya terhadap kelompok minoritas etnis Tionghoa yang dibuktikannya secara nyata.

Dialah tokoh nasional yang berani membela orang Tionghoa untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Gus Dur berjuang membela etnis Tionghoa pada masa-masa sulit tahun 1998. Dan langkah yang diambil Gus Dur dianggap sulit diterima, bahkan bertentangan dengan pendapat umum yang menimpakan kesalahan pada orang-orang Tionghoa sebagai penyebab krisis ekonomi pada waktu itu. Beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, Gus Dur (yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum PBNU) menyerukan kepada keturunan China yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. Dan kepada warga pribumi, Gus Dur menghimbau agar mau menerima dan membaur dengan warga keturunan Tionghoa tersebut.[3]

Puncaknya, pada saat Gus Dur menjadi presiden, hari raya Imlek bisa diperingati dan dirayakan dengan bebas. Warga Tionghoa tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi jika merayakannya. Kebebasan ini tak lepas dari keputusan politik Gus Dur yang pada 17 Januari 2000 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2000, isinya mencabut Inpres No. 14/ 1967 rezim Orde Baru (Orba) yang represif telah membuat Imlek terlarang dirayakan di depan publik; barongsai, liang liong harus sembunyi; huruf-huruf atau lagu Mandarin tidak boleh diputar di radio. Selama 32 tahun Orba, tidak pernah ada Imlek yang meriah seperti tahun-tahun setelah Gus Dur menjadi presiden.[4]

Gus Dur juga mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek), menjadi hari libur opsional yang kemudian diperjuangkan menjadi Hari Libur Nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Atas jasa Gus Dur pula akhirnya pemerintah mengesahkan Kong Hu Cu sebagai aliran kepercayaan di Indonesia.[5] Bisa dimengerti bila masyarakat keturunan Tionghoa dengan spontan menyatakan rasa gembira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya menyambut kebijakan Gus Dur tersebut.

Kebijakan Gus Dur pun membuka kran kebebasan budaya dan agama bagi masyarakat Tionghoa Indonesia, yang sebelumnya terkekang oleh represi penguasaan Orde Baru. Peran Gus Dur ini mengembalikan eksistensi warga Tionghoa di Indonesia. Tradisi, kepercayaan, dan pandangan hidup warga Tionghoa di Indonesia kembali terangkat. Kebijakan Gus Dur ini menjadi bagian dari politik identitas, untuk mencipta harmoni keindonesiaan.[6] Jika Inpres tersebut tidak dikeluarkan, mungkin saat ini kita tidak akan dapat menyaksikan dan menikmati kemeriahan Hari Raya Imlek dengan hiburan barongsai-nya yang diperingati setiap satu tahun sekali secara bebas dan terbuka. Dan mungkin juga, saat ini DKI Jakarta tidak akan memiliki Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama (Ahok), yang berdarah Tionghoa.

Atas jasa-jasanya tersebut, pada tanggal 10 Maret 2004, beberapa tokoh Tionghoa Semarang memberikan penghargaan kepada Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa. Penghargaan tersebut memang tidak berlebihan mengingat betapa beliau harus melewati jalan terjal untuk meluruskan cita-citanya tersebut. Dengan ketulusannya, beliau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut tanpa menimbulkan efek bagi posisinya sebagai tokoh Islam dan NU. Beliau berani mengambil segala macam resiko. Tidak jarang, beliau dihujat, dicemooh, bahkan ada sebagian kalangan yang menyebutnya sebagai kafir dan pengkhianat Islam. Namun, semua hinaan, cercaan, serta perlakuan negatif tersebut tidak mengkerdilkan semangat dan perjuangan Gus Dur, melainkan membuat nama beliau semakin agung dan mendapat banyak simpati. Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat etnis Tionghoa merasakan bahwa Gus Dur tidak dapat dilepaskan dari kehidupan mereka. Bagi mereka, Gus Dur bak malaikat utusan Tuhan yang memberi angin segar kepada mereka.

Perjuangan Gus Dur tersebut bukan tanpa alasan. Menurut beliau, etnis Tionghoa memiliki peranan penting bagi Indonesia saat ini. Sejarah bangsa ini mencatat bagaimana warga Tionghoa ikut bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kolonial Belanda dengan menjadi pemasok persenjataan. Jauh sebelumnya, peran itu tertanam kuat pada masa-masa kerajaan nusantara. Ketika kerajaan Sriwijaya di masa kehancuran dan pemerintahan sedang kacau, etnis Tionghoa yang memiliki keterikatan langsung dengan Tiongkok mengambil inisiatif untuk membangun pemerintahan sendiri agar kekacauan di Palembang tidak berlarut-larut. Palembang baru memaklumatkan diri berada di bawah kekuasaan Majapahit di Jawa setelah Laksamana Cheng Ho datang ke Palembang dan mendirikan masyarakat Islam Tionghoa dan dipimpin oleh Arya Damar.[7]

Kehidupan kelompok Tionghoa di Nusantara, pada dasarnya telah membaur dengan masyarakat pribumi. Kelompok pendatang Tionghoa yang umumnya pedagang, banyak yang menikah dengan perempuan pribumi. Begitu besarnya pengaruh pembauran ini hingga mampu mempengaruhi sejarah perkembangan kehidupan kerajaan dengan para rajanya dan perkembangan agama Islam dengan para ulamanya.[8] Itulah salah satu alasan yang paling kuat kenapa Gus Dur mati-matian dalam memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas etnis Tionghoa di mana mereka selalu mendapatkan perlakuan tidak adil, khususnya pada masa Orde Baru.

Kelompok etnis Tionghoa dalam wawasan kebangsaan Gus Dur adalah sama dengan suku-etnis bangsa lain, seperti Jawa, Madura, Bugis, Batak, Papua, Arab, India, Jepang, dan Eropa yang sudah lama hidup dan menjadi penduduk atau warga negara Indonesia. Mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang sah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Gus Dur, mereka juga harus dilindungi dan mendapatkan hak yang sama, serta kesetaraan di depan hukum.

Anti Diskriminasi

Selain berani membela hak minoritas etnis Tionghoa, Gus Dur juga merupakan pemimpin tertinggi Indonesia pertama yang menyatakan permintaan maaf kepada para keluarga PKI yang mati disiksa (antara 500.000 hingga 800.000 jiwa) dalam gerakan pembersihan PKI oleh pemerintahan Orde Baru. Gus Dur juga berhasil menghapus cap PKI pada KTP. Dalam hal ini, Gus Dur memang seorang tokoh pahlawan anti diskriminasi. Dia menjadi inspirator pemuka agama-agama untuk melihat kemajemukan suku, agama, dan ras di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang harus dipelihara dan disatukan sebagai kekuatan pembangunan yang besar.[9]

Melalui gagasan pluralisme, Gus Dur berusaha menciptakan perdamaian di Negara Indonesia bahkan juga dunia. Pluralisme dipandangnya sebagai sebuah keniscayaan. Menolak perbedaan, berarti mengingkari pemberian Ilahi. Gus Dur selalu percaya, dengan sikap toleran terhadap perbedaan yang ada, dan berdamai dengan perbedaan tersebut akan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang harmonis. Gus Dur mengatakan perlunya tiga nilai universal; kebebasan, keadilan, dan musyawarah untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa.

Ideologi pluralisme yang dibawa Gus Dur dan penghormatannya terhadap pluralitas sepenuhnya berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan juga tradisi keilmuan NU sendiri. Pertama, prinsip pluralisme secara tegas diakui di dalam kitab suci. Al-Qur’an secara tegas mendeklarasikan bahwa pluralitas masyarakat – dari segi agama, etnis, warna kulit, bangsa, dsb – merupakan keharusan sejarah yang menjadi kehendak Allah. Kedua, nalar keagamaan NU sepenuhnya dibangun di atas spirit pluralisme. NU mengikuti tradisi pemikiran madzhab yang menjadi pilar tegaknya peradaban fiqih.[10]

Itulah Gus Dur. Bagi sebagian orang, pemikiran-pemikiran Gus Dur sudah terlalu jauh melampaui zaman. Ketika ia berbicara pluralisme di awal reformasi, orang-orang baru mulai menyadari pentingnya semangat pluralisme dalam membangun bangsa yang beragam saat ini. Namun, apabila kita menilik pada pemikirannya, maka akan kita dapatkan bahwa sebagian besar pendapatnya jauh dari kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. Ia berani berdiri di depan untuk kepentingan orang lain atau golongan lain yang diyakininya benar,[11] apakah itu kelompok mayoritas atau minoritas. Malah seperti berlawanan dengan kelompoknya sendiri.

Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol di tahun-tahun akhir era Orde Baru. Begitu menonjolnya peran ini sehingga ia malah dituduh lebih dekat dengan kelompok minoritas daripada komunitas mayoritas Muslim sendiri. Padahal ia adalah seorang ulama yang oleh sebagian jamaahnya malah sudah dianggap sebagai seorang wali.[12]

Juga bahkan ketika ia menjabat sebagai presiden. Jabatan itu pun tak mampu mengeremnya untuk menyatakan sesuatu. Ia melupakan jabatannya yang empuk itu benar demi sesuatu yang diyakininya benar, sehingga pada saat menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini, tidak sedikit orang yang menganggapnya aneh dan nyeleneh karena sering melontarkan statement yang selalu mengundang kontroversi.

Meski pernyataannya selalu mengundang kontroversi, namun selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur melakukan hal-hal atau suatu tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya. Antara lain adalah, selain dikeluarkannya Inpres tahun 2000 yang membuat warga Tionghoa bersuka cita karena tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi dalam merayakan Imlek, Gus Dur juga menjadi pemimpin Indonesia pertama yang meletakkan fondasi bagi perdamaian di Aceh.

Pada pemerintahan Gus Dur-lah, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia menjadi terbuka. Padahal, sebelumnya, pembicaraan dengan GAM merupakan sesuatu yang tabu, sehingga peluang perdamaian seperti ditutup rapat, apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan. Saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatannya untuk Aceh, Gus Dur tetap memilih menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpatik, yakni mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan, secara rahasia, Gus Dur mengirim Bondan Gunawan, selaku pejabat sementara (Pjs.) Menteri Sekretaris Negara, untuk menemui Panglima GAM, Abdullah Syafii, di pedalaman Pidie.[13]

Memang masalah konflik separatis, di mana saja di dunia ini, selalu merupakan masalah yang sulit dipecahkan, terlebih lagi dalam masa peralihan dari pemerintahan otoriter yang didukung oleh tentara ke pemerintahan yang sepenuhnya demokratik. Walaupun Gus Dur menyatakan rasa optimismenya bahwa ia akan bisa menyelesaikan masalah Aceh dengan cepat, namun ia sebenarnya tahu bahwa ia tengah memasuki suatu proses yang panjang dan lama. Prioritas utamanya adalah mencoba membujuk rakyat Aceh untuk menaruh kepercayaan kepadanya dan memberinya waktu.[14]

Dalam menghadapi tuntutan mengenai diselenggarakannya suatu referendum dalam hitungan minggu, Gus Dur mencoba mengulur waktu. Dengan berbuat demikian ia masuk ke dalam suatu pola sikap yang merugikan posisinya sebagai presiden. Sebagaimana telah dipelajarinya dan juga dipraktikkannya selama masa Soeharto, Gus Dur, yang sekarang beralih menjadi sang presiden, mencoba berlari seperti petinju yang mendapat serangan. Sikap dan pernyataan-pernyataannya lebih didorong oleh tuntutan sementara dari manuver taktiknya untuk dapat bertahan dalam jangka pendek daripada oleh perencanaan strategis jangka panjang. Pada saat yang sama, ia berulang-ulang tak bisa menjelaskan apa yang tengah dikerjakannya. Ia mengelak dari masalah, dan sebaliknya, menyatakan dukungannya bagi dilaksanakannya suatu referendum pada akhirnya nanti.[15]

Secara pribadi, Gus Dur menjelaskan bahwa apa yang ada dalam benaknya bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan melainkan mengenai bentuk-bentuk otonomi. Motifnya adalah mencoba menarik rakyat Aceh untuk kembali dari tepi konflik mati-matian dengan pihak militer Indonesia. Sayang sekali, sikapnya yang berputar-putar ini, yang sebenarnya didasari oleh niat baik, hanya memperlemah kredibilitasnya. Namun demikian, ia mampu mempertahankan cita-cita untuk mencapai penyelesaian lewat perundingan dan pada saat yang sama menggagalkan keinginan TNI untuk melancarkan serangan besar-besaran dalam rangka mencapai “penyelesaian militer”. Memang tak satu pun dari keduanya ini bisa menyelematkan puluhan orang yang tewas tiap minggunya, tetapi memang cara ini mungkin telah menghindari jatuhnya lebih banyak lagi korban yang disiksa dan dibunuh.[16]

Selain berperan besar dalam terciptanya perdamaian di Aceh, Gus Dur juga menjadi motor dalam usaha menyelesaikan konflik yang meletus di beberapa daerah dan ancaman separatis semakin nyata, seperti gerakan separatis di Papua Barat atau yang dulu dikenal dengan Irian Jaya. Menurut Gus Dur, jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka kemungkinan besar, dan itu pasti, akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Menghadapi masalah tersebut, Gus Dur juga melakukan hal yang lunak, seperti apa yang dilakukannya terhadap konflik yang pecah di Aceh, yang diselesaikannya secara damai.

Dalam upaya menyelesaikan kekerasan di Papua, di sana Gus Dur bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dari segenap Irian Jaya. Ketika Gus Dur mendarat di Jayapura pada siang harinya, ia disambut oleh demonstrasi yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan riuh menyuarakan tuntutan akan kemerdekaan. Sepanjang perjalanannya, demonstrasi ini berlanjut dalam berbagai bentuk. Kesediaan presiden untuk menerima protes-protes seperti itu, untuk mengakui perlunya suatu dialog dan untuk berbicara secara terbuka mengenai kesalahan-kesalahan masa lalu, masih belum cukup untuk meyakinkan para pemimpin Irian Jaya bahwa ia memang serius untuk mengadakan perubahan. Malam itu Gus Dur menjelaskan bahwa Irian berasal dari suatu kata Arab yang berarti ‘telanjang’ dan merupakan cara yang menyinggung perasaan bila digunakan untuk menyebut orang yang mendiami provinsi ini. Oleh karena itu, mereka dikenal dengan nama yang mereka pilih sendiri, Papua. Pernyataan presiden bahwa “nama inilah yang hendaknya dipergunakan untuk seterusnya” mendapat sambutan hangat malam itu, malam terakhir abad ke-20.[17]

Gus Dur menegaskan kepada hadirin bahwa ia bersedia untuk berbicara mengenai apa saja; yang penting adalah melakukan negosiasi dan dialog. Satu-satunya syarat adalah tidak adanya kekerasan untuk mendukung ambisi politik. Jelaslah ia tidak ingin melihat Papua Barat memisahkan diri dari Indonesia. Namun begitu, ia juga mengatakan bahwa masalah kemerdekaan adalah salah satu dari topik yang bisa dijadikan pokok dialog. Jelasnya, hanya lewat komunikasilah kemajuan dapat dicapai. Keesokan paginya rombongan presiden bangun pagi-pagi sekali untuk menyambut fajar baru di atas Jayapura. Mereka sambut kedatangan milenium yang baru dengan perasaan optimisme yang kuat mengenai hadirnya suatu Indonesia.[18] Namun lebih dari itu, yang paling penting adalah semakin meredanya kekerasan di daerah ujung timur Indonesia yang membuat masyarakatnya hidup dengan damai.

Gus Dur adalah pejuang kemanusiaan dan pembela hak-hak minoritas, baik sebelum menjadi presiden, maupun setelah pensiun dari dunia politik, yang dibuktikannya secara nyata. Banyak sekali kontribusi, jasa, serta pengorbanan Gus Dur bagi bangsa Indonesia dan dunia internasional, terutama dalam menegakkan hak-hak kemanusiaan. Tidak heran jika kepergiannya meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia dan masyarakat dunia.. Bukan hanya umat Islam dan warga NU yang merasa kehilangan, masyarakat Non Muslim, seperti  kelompok minoritas penganut aliran Konghucu, para penganut agama Budha, serta umat Kristiani, juga menitikkan air mata melepas kepergian Bapak Pluralis itu untuk selama-lamanya.

Gus Dur meninggal pada usia 69 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada hari Rabu, 30 Desember 2009, tepatnya pada pukul 18.45 WIB, akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Gus Dur memang menderita banyak penyakit, bahkan sejak beliau menjabat sebagai presiden. Gus Dur menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh asistennya. Tidak jarang beliau mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya, yang mengharuskan beliau dengan intens menjalani cuci darah (hemodialisis).

Pada saat itu, berita kematian Gus Dur cepat menyebar. Ucapan belasungkawa pun mengalir deras dari berbagai pihak, bukan hanya dari dari dalam negeri, di dunia internasional, berita kematian Gus Dur juga membuat Paus Benediktus XVI, pimpinan tertinggi Gereja Katolik, bersedih. Begitu mendengar kematian Gus Dur, Paus mengirimkan doa belasungkawa atas kepergian Gus Dur yang ditulis dalam sebuah surat yang dikirimkan khusus dari Vatikan.

Paus menulis, “Ya Allah yang Mahakasih, kami telah kehilangan negarawan yang sangat besar, yang mengajarkan perbedaan. Kau panggil bapak kami Abdurrahman Wahid yang selalu mengajarkan perdamaian. Bangsa ini membutuhkan beliau.”[19]

Kepergian Gus Dur juga meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi KH. Mustofa Bisri, budayawan Indonesia, yang juga merupakan teman seperjuangan Gus Dur ketika masih belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tokoh yang akrab dipanggil Gus Mus itu berkata:

“Menurut saya, Gus Dur itu diutus Tuhan, untuk mengajarkan Indonesia agar pandai berbeda dengan yang lain. Karena itu, Gus Dur sangat kontroversial, setiap sikap dan ucapannya menimbulkan kontoroversi. Dengan begitu, orang Indonesia akan belajar bagaimana berbeda dengan orang lain. Itu sebetulnya hakikat kehadiran Gus Dur di Indonesia.

Kemudian, kita akan menjadi Negara yang betul-betul demokratis, karena saling menghargai pendapat orang lain. Kita Negara yang sangat plural, sangat majemuk. Kita mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu akhir-akhir ini seperti sedang mendapatkan tantangan orang-orang yang tidak bisa berbeda dengan saudara-saudaranya. Gus Dur sangat berperan, sangat berjasa dan banyak. Mungkin nanti, pengikut-pengikutnya yang bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan beliau.”[20]

Tak terhitung berapa banyak penghargaan yang diterima Gus Dur atas jasa dan pengorbanannya tersebut. Selain dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh para tokoh etnis Tionghoa di Semarang, beliau juga dinobatkan sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur juga memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles, Amerika Serikat, karena dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama masa Orde Baru.

Selain itu, Gus Dur juga mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Gus Dur mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka, Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Bahkan, beliau disejajarkan dengan Marthin Luther King, pejuang kemanusiaan yang memimpin Gerakan Anti Rasial di Amerika Serikat dengan cara damai yang terkenal dengan pidatonya yang bersejarah, “I Have A Dream”.

Penghargaan tersebut bukannya tanpa alasan. Gus Dur dan Marthin Luther King merupakan pemuka agama dengan pemikiran yang berasal dari latar belakang agama yang kental. Gusdur merupakan seorang kiai yang kakeknya tidak lain adalah pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur yang juga merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU. Sementara King adalah seorang pendeta yang taat di mana kakek dan ayahnya juga merupakan pendeta Baptis yang sangat taat. Keduanya sama-sama memperjuangkan hak asasi manusia, terlepas dari perbedaan suku, agama, dan ras.

Meski Gus Dur sudah tiada, namun semangat perjuangannya dalam menegakkan perdamaian demi tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara-cara yang benar, akan tetap hidup dalam setiap hembusan nafas kita. Seperti yang pernah dikatakan Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur, bahwa Gus Dur masih tetap hidup. Gus Dur hanya pulang, tidak pergi.

Dalam sambutannya pada acara memperingati dua tahun wafatnya Gus Dur, Anita menyatakan, “Betapa kita merindukan semangat menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang demikian nyata ditunjukkan oleh Gus Dur. ‘Bagi beliau, menjadi manusia berarti mendahulukan kepentingan manusia di atas kepentingan duniawi sesaat. Tiga nilai besar, yaitu nilai keadilan, nilai kesetaraan, serta nilai persaudaraan, seharusnya menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa.’ Dan saat ini kita tahu ketiga nilai tersebut semakin menyempit—digunakan untuk kepentingan sendiri!

Ketika sekarang kita melihat pemimpin-pemimpin palsu berlomba-lomba menunjukkan kemakmurannya di atas kesengsaraan rakyat, kita pun seakan tertampar oleh kesahajaan Gus Dur yang tak dapat diingkari. Ketika sekarang kita melihat kaum intektual berlomba-lomba menunjukkan kerumitan cara pandangnya terhadap masalah-masalah bangsa, kita pun seakan dihujam oleh kesederhanaan pikiran Gus Dur yang jernih tertuju pada pokok persoalan, yaitu pembelaan sejati kepada kemanusiaan, dan utamanya bangsa Indonesia.

Bersyukurlah kita yang sempat menyaksikan, mencerna, memahami, dan mempelajari Gus Dur dengan mata dan nurani kita. Karena saat ini kita pun harus menjadi saksi atas kehidupan yang jauh dari cita-cita kita bersama sebagai negara-bangsa.

Saat kita melihat nilai-nilai ketuhanan yang semakin dijauhkan dari kemanusiaan, dan akhirnya  justru digunakan sebagai alat untuk menindas hak hidup sesama anak bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, semakin langka dari keseharian kita. Persaudaraan bangsa seakan hanya sebuah impian kosong yang tak ditemukan di sudut-sudut Sampang, Bogor, Cikesik, Mojokerto, Tanjung Balai Asahan, Bekasi, Sukabumi dan Manisulor.

Nilai-nilai kesatrian yang kita sematkan kepada para pengawal negara diselewengkan menjadi kekuatan senjata para aparat, Satpol PP, tentara, polisi, untuk menindas kemanusiaan di Bogor, di Urutsewu, di Bima, di Papua, di Mesuji, di pengunungan Kendeng, hanya demi membela penguasa dan pemilik harta.” [21]

”Pahlawan mati hanya satu kali,” kata orang hukuman dalam lakon Hanya Satu Kali, yang disebutkan sebagai terjemahan sebuah karya John Galsworthy. Gus Dur bisa disebut seorang pahlawan. Ia tak akan meninggalkan kita lagi, begitu jenazahnya dikuburkan. Terutama ketika yang hidup tak akan meninggalkan apa yang baik yang dilakukannya. Tapi dalam arti lain pahlawan mati hanya satu kali karena ia tak lagi bagian dari kefanaan. Tak lagi bagian dari kedaifan. Tak lagi bagian dari pergulatan untuk menjadi baik atau bebas yang membuat sejarah manusia berarti.[22]

Hanya dalam pergulatan itu, Gus Dur tampak sebagai yang tak sempurna, tapi melakukan tindakan yang sesederhana dan semenakjubkan manusia: dari situasinya yang terbatas ia menjangkau mereka yang bukan kaumnya, melintasi gerbang dan pagar, jadi tak berhingga, untuk menjabat mereka yang di luar itu. Terutama mereka yang disingkirkan, dicurigai, atau bahkan dianiaya: bekas-bekas PKI, minoritas Tionghoa, umat Ahmadiyah. Kita tahu ia melakukan itu dengan nekat tapi prinsipil—keberanian yang hampir tak terdapat pada orang lain.[23]

[1] Baca Damai Bersama Gus Dur (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. xxv.

[2] Ibid., hlm. xxv.

[3] http://mikeportal.blogspot.com

[4] Tomy Su, Pasang Surut Tahun Baru Imlek, Kompas, 8 Februari 2005.

[5] M. Hamid, Gus Derr: Bapak Pluralisme & Guru Bangsa (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hlm. 55.

[6] http://ejournal.jiaionline.com

[7] MN Ibad dan Akhmad Fikri AF, Bapak Tionghoa Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 44.

[8] Ibid.

[9] M. Hamid, Opcit.

[10] M. Hanif Dhakiri, 41 Warisan Kebesaran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 63 – 65.

[11] M. Hamid, Opcit, hlm. 56.

[12] http://nusantaranews.worddpress.com

[13] Ibid., hlm. 54.

[14] Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 384.

[15] Ibid, hlm. 384-385.

[16] Ibid, hlm. 385.

[17] Ibid, hlm. 386.

[18] Ibid,

[19] voa-islam.com

[20] Majalah Misykat Lirboyo, edisi 2 Februari 2010.

[21] www.rumahkitab.com

[22] Goenawan Mohamad, Gus Dur, Catatan Pinggir Goenawan Mohamad, Majalah Tempo,  Edisi Senin, 11 Januari 2010.

[23] Ibid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here