BOP PAUD 2019 Naik Menjadi Rp 4,47 triliun

0
634

BOP PAUD, Kemdikbud

.

Didaksi.com−Dalam rangka meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) sebesar Rp4,47 triliun untuk bantuan operasional penyelenggaran (BOP) PAUD pada 2019. Jumlah anggaran di 2019 ini naik 10% dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp4,07 triliun.

Menurut Harris Iskandar, Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Bantuan BOP PAUD akan diberikan kepada 7.459.167 anak dengan nominal sebesar Rp 600 ribu per anak. “Pemberian bantuan ini untuk meningkatkan mutu layanan PAUD,” Ujar Harris Iskandar dalam laman Anggun PAUD

Penggunaan BOP PAUD telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD tahun 2018.

Baca juga

Mengurai Problem Gerakan PAUD

Kalau mengacu pada peraturan, sebanyak 50 persen dana BOP PAUD harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, seperti membeli kertas, spidol, krayon, serta penyelenggarakan kegiatan pendidikan keluarga atau parenting.

Sebanyak 35 persen untuk kegiatan pendukung, seperti membeli obat-obatan ringan serta menambah biaya transpor pendidik. 15 persen sisanya untuk kegiatan lain, yaitu perawatan sarana dan prasarana, membayar telepon, listrik, dan internet.

Harris menegaskan, program PAUD berkualitas sejatinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan unsur masyarakat untuk saling bersinergi aktif. “Kita telah berkomitmen dalam Sustainable Development Goals 2030, bahwa kita harus memberikan layanan PAUD berkualitas,” ujar Harris seperti dilansir dalam laman Kemdikbud

BOP PAUD hanya diberikan kepada lembaga yang memenuhi persyaratan agar tepat sasaran, yakni memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN); memiliki peserta didik minimal 12 anak yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas; dan mempunyai nomor rekening lembaga, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Anggaran PAUD

Dari tahun ke tahun Pemerintah selalu menaikkan anggaran untuk layanan PAUD berkualitas. Tahun 2016 BOP PAUD sebesar 2,3 triliun, tahun 2017 naik menjadi menjadi 3,58 triliun, tahun 2018 4,07 triliun dan tahun 2019 naik menjadi Rp 4,47. Sebagai program pemerintah untuk membantu biaya operasional lembaga PAUD yang terdaftar dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik), kenaikan BOP PAUD adalah salah satu bukti bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan PAUD.

Pemerintah menaikkan anggaran DAK BOP PAUD dalam rangka pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakan agenda pendidikan 2030. Targetnya adalah seluruh anak-anak mendapatkan akses PAUD atau pendidikan pra-SD, melalui program wajib PAUD satu tahun pra-SD.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) kini tidak lagi menjadi pendidikan alternatif. Pemerintah daerah (Pemda) telah diberikan amanat untuk menjadikannya menjadi pendidikan dasar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dimana anak usia 5-6 tahun harus bisa difasilitasi masuk PAUD. “Pemda wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, PAUD, serta pendidikan kesetaraan sebagai layanan dasar bagi masyarakat. Jadi, anak-anak usia lima hingga enam tahun harus difasilitasi untuk masuk PAUD,” kata Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Wartanto seperti dilansir dalam laman Kemdikbud

Tanggung Jawab Semua

Lebih lanjut, Wartanto menjelaskan, penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat. Seperti menggunakan dana desa yang jumlahnya 21.000 unit. Namun ada juga beberapa tipe PAUD yang diselenggarakan masyarakat umum, yayasan serta dunia usaha dan industri.

Meskipun di Indonesia terus mengalami peningkatan, tapi itu masih di bawah standar. Berdasarkan data terakhir yang dirilis UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) Institute for Statistic (UIS) tahun 2015, hanya tiga negara di Asia Pasifik yang mengalokasikan anggaran di atas rerata anggaran yang direkomendasikan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), atau sebesar 1,1 persen dari total anggaran pemerintah.

“Negara tersebut adalah Vietnam, Kyrgyzstan dan Mongolia. Sedangkan anggaran PAUD di negara lainnya, termasuk Indonesia masih di bawah rerata tersebut,” sebut Dwi Priyono, Direktur SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (CECCEP), dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti dilansir laman Kemdikbud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here