Enam Kebijakan Strategis PAUD

0
577

.

Didaksi.com−Dalam rangka mewujudkan PAUD yang berkualitas dan berkesetaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini membuat enam kebijakan strategis PAUD. Enam kebijakan strategs itu dihasilkan setelah menggelar Dialog Kebijakan PAUD dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 yang berlangsung di Bandung Jumat (7/12).

Baca juga: 

BOP PAUD 2019 Naik Menjadi Rp 4,47 triliun

Menurut Dirjen PAUD dan Dikmas, Ir Harris Iskandar Ph.D, ditingkat global, negara-negara telah menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satu diantaranya adalah tujuan nomor 4; menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Secara spesifik, tujuan 4.2 mewajibkan negara-negara di dunia untuk menyediakan layanan PAUD berkualitas sebelum tahun 2030.

Dialog yang di gelar di Bandung dengan teme, “Mewujudkan PAUD yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan”, menurut harris Iskandar sesuai dengan misi global. “Tema ini sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan di tingkat global, regional maupun di tingkat nasional untuk menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas dan menjangkau semua anak usia dini dimanapun mereka berada,” ujar Harris seperti dilansir laman Anngu Keluarga.

Untuk mewujudkan layanan PAUD berkulitas, pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen, seperti Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 yang memuat Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Dan didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal No 2 Tahun 2018. Dalam Permendikbud tersebut termuat kewajiban pemerintah untuk ikut serta mendanai pendidikan baik untuk pendidikan formal dan non formal.

Tapi pemerintah tentu tak bisa berrjalan sendiri. Maka dalam rangka maju bersama, pemerintah menggalakkan keterlibatan keluarga untuk proses pendidikan. Dalm rangka mencapai  tujuan pendidikan secara maksimal, pemerintah juga telah mengeluarkan Permendikbud No.30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam rangka menghadirkan layayan PAUD dan pendidikan keluarga pemeriontah mengeluiarkan enam kebijakan stratergis:

(1) Kajian penataan satuan, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD menuju terwujudnya PAUD berkualitas;

(2) Kesepahaman dan peta jalan pelibatan pemangku kepentingan dalam mewujudkan PAUD Berkualitas;

(3) Model dan Praktik Baik PAUD dan Pendidikan Keluarga

(4) Sinkronisasi data PAUD dan Rencana Aksi Pendataan dan Pemenuhan Standar Nasional PAUD;

(5) Praktik baik pelibatan keluarga dalam layanan PAUD;

(6) Instrumen Pemantauan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Laporan Perkembangan dan Instrumen Kesiapan Bersekolah.

STPPA

Dalam Acara dialog itu, harris juga mendesak Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) segera selesai bulan ini sehingga dapat diimplementasikan kepada masyarakat Januari 2019.

“Saya rasa sudah cukup lama masyarakat khususnya pemangku kepentingan PAUD menunggu STPPA. Hampir dua tahun. Dalam acara Dialog Kebijakan PAUD ini dimana semua pihak bertemu. Saya harapkan sudah ditetapkan dan bulan Januari 2019 mendatang sudah dapat diimplementasikan,” ungkap Harris seperti dilansir laman Anggun PAUD.

Ketua Himpunan Umum Pendidik dan Tenaga Kendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Prof Dr Netty Herawati menjelaskan bahwa struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, program pengembangan, dan beban belajar. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. “Setelah ditetapkan dan dilakukan implementasi pada bulan Januari. Saya harapkan bulan Desember tahun 2019 segera dievalusi seperti keinginan pak Dirjen,”  ujar Netty Herawati.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here