HIMPAUDI Gugat Review UU Sisdiknas ke MK demi Kesetaraan Guru PAUD

0
978

.

Didaksi.com−Pendidikan anak usia dini (PAUD) memang telah diakui sebagai pondasi utama dalam membangun karakter anak banga. Tapi hingga kini guru PAUD, sebagai ujung tombak, masih mengalami diskriminasi, bahkan beberapa guru PAUD sebulan dibayar paling tinggi Rp300 ribu. Untuk itu, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kendidikan Anak Usia Dini Nonformal (Himpaudi), menggugat review UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dengan menggandeng Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Memang ada beberapa ketidaksejalanan antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut Yusril ada beberapa dasar undang-undang yang membuat mereka mengajukan uji materi ke MK, “Dasar tersebut antara lain, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sisdiknas,” kata Yusril di kantor gedung Tower 88, Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (18/12).  Menurut Yusril, dalam undang-undang Sisdiknas menyebutkan PAUD terdiri dari TK/RA (jalur formal) sedangkan Kelompok Bermain, TPA dan SPS (jalur non formal).

Baca juga Ada 570 Ribu Guru Belum memiliki Sertifikat Pendidik

Sementara itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya pendidik PAUD formal saja alias TK dan RA saja  yang diakui sebagai guru. Hal ini diketahui dari defisini Guru pada pasal 1 angka 1, Undang-Undang Guru dan Dosen.

Itulah yang membuat guru PAUD non formal hak-haknya terabaikan, mulai dari tidak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum, tidak ada jaminan kesejahteraan sosial dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi. “Kita enggak mau ada diskriminasi, antara guru PAUD formal dan non formal. Kita enggak mau ada ketidakadilan,” tegas Yusril.

Menurut ketua umum Himpaudi, Netti Herawati mengatakan bahwa gugatan baru saja diterima oleh MK dan itu mewakili sekitar anggota 400 ribu guru dan kepala sekolah PAUD. Selama ini, PAUD formal mendapatkan tunjangan sertifikasi, dapat menjadi PNS, mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi pembelajaran. Sedangkan non formal terbatas dan tidak menerima. “Ketika kewajiban seorang guru dibebankan sama antara formal dan non formal, lalu kenapa dalam haknya, yang diterima berbeda. Inilah inti dari gugatan kami sebenarnya,” ujar Nett

Ketua Himpaudi DKI, Yufi Natakusumah, menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya karena di UU No. 20 tahun 2003 terdapat perbedaan. Sementara kami dikelompokkan di Paud nonformal yang selama ini mengajar di kelompok bermain, dan taman penitipan anak. “Kami tidak diakui sebagai guru, padahal kami dibebankan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih,” ujarnya. Hal ini juga dialami oleh guru PAUD non formal lain yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Guru PAUD

Sebagai guru untuk anak usia emas, guru PAUD masih mendapatkan gaji standar ‘Perak’. Artinya, antara tanggung jawab guru untuk mendidik anak-anak di masa keemasan belum ada penghargaan yang layak terhadap kinernya. Di beberapa daerah cukup banyak gaji guru PAUD yang jauh dari cukup atau diluar akal sehat.

Seperti yang terjadi di Tegal, Gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajar di wilayah Kota Tegal Per semester, ada guru PAUD yang hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp150 ribu. Hal ini terungkap dalam dalam Public Hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal di Pendapa Kelurahan Margadana, Minggu (16/12/2018) yang dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Sudoro, dan pejabat kelurahan. “Sangat memprihatinkan, padahal mereka mempunyai tanggungjawab mencerdaskan anak bangsa,” kata Anggota DPRD Kota Tegal Eny Yuningsih, seperti dilansir dalam laman radar pakalongan, Rabu (19/12).

Di Kota Tangerang guru PAUD Cuma Rp 350 Ribu per Bulan. “Gaji guru PAUD di Kota Tangerang itu hanya Rp 350 ribu per bulan,” ujar Sjaifuddin saat dijumpai Warta Kota di Gedung DPRD Kota Tangerang, Jumat (17/8/2018).

Di tenga minimnya penghargaan terhadap guru PAUD, baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan pernyataan Bupati Karanganyar yang dinilai Lukai Profesi Guru PAUD karena telah menyebut Guru PAUD Tak Miliki Kompetensi dan Hanya Isi Waktu Nganggur. Seperti dilansir joglosemarnews.com, pernyataan tersebut disampaikan bupati Karanganyar saat pembinaan dalam rangka pemberian  Kesra bagi guru PAUD non PNS , Senin (18/12/2018).

Pernyataan tersebut menimbulkan banyak tanggapan dari beberapa guru PAUD. Mereka merasa tersinggung, bahkan ada yang membuat surat khusus untuk orang nomer satu di karangnyar yang rame beredar di media sosial. Inilah surat terbuka dari guru PAUD yang kami kutip dari laman facebook penggiat PAU,  Bapak Rahadi Al Paluri

Surat Terbuka

Dari seorang guru PAUD

Sugeng siang,Bapak..nyuwun pangapunten kepareng badhe matur…

Bahwa suatu ketika saat kami harus menghadiri undangan di kantor dinas pendidikan atau dimana saja..selalu saja ada dari kami yg datang terlambat..bukan karena kami tdk profesional,Bapak..bukan…itu karena kami harus menemani dan membantu anak didik kami yg krn sst hal terpaksa pipis di celana.

Begitupun ketika kami mengajar di kelas, kami harus mempersiapkan perangkat pembelajaran PAUD yg tentu saja tidak bisa disambi dengan petan (mencari kutu di rambut) atau rasan rasan dengan tetangga, karena kami harus bisa merencanakan,melaksanakan,menganalisis,menilai serta mengevaluasi sekaligus mempertanggungjawabkan kegiatan pembelajaran di paud.Karena kami sadar profesi kami berdimensi dunia akhirat..sama seperti pekerjaan lain..profesi kami juga dituntut utk transparan dan akuntabel

Lebih dari itu,Bapak…urusan kami bukan melulu hanya kurikulum operasional saja..krn tdk jarang kami harus pulang sore demi membereskan dan mengepel lantai ruangan kelas agar anak2 kami nyaman belajar keesokan harinya..atau kami hrs berangkat pagi tanpa sarapan demi menyambut anak didik kami di pintu gerbang agar mrk merasa homing saat sampai di sekolah

Ow iya..tahukah,Bapak…bahwa saat anak didik kami mengalami kecelakaan di sekolah kami harus menanganinya dengan benar sesuai SOP. Itu berarti kami harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yg CETHO/JELAS yang untuk mendapatkannya-sekali lagi-tentu tidak dengan nganggur atau petan atau rasan rasan dengan tetangga.

Itulah mengapa di Finlandia dan Jerman guru PAUD harus berkualifikasi akademik minimal S2. Ini bukan keadaan over qualified krn pemerintah kedua negara tsb sadar betul dan tahu pasti tentang peran dan fungsi paud berikut ttg posisi guru paud. Alhasil memberi gaji atau tunjangan yg tinggi utk guru paud bagi pemerintah kedua negara tsb bukanlah sebuah kebanggaan yg bisa dipamerkan tetapi lebih merupakan sebuah kewajiban mutlak.

Jika saat ini kami belum mendapatkan apresiasi semacam itu…tidak mengapa,Bapak…Allah Maha Kaya…kami masih sanggup membiayai kuliah kami sendiri, orang tua dan suami jg tidak segan merogoh kocek utk mendukung kami.

Satu hal lagi,Bapak…gaji kecil tanpa tunjangan apa pun tidak menyurutkan kami untuk terus up date dan up grade ilmu kami..kami tetap belajar ttg agama…ttg kurikulum…ttg psikologi..ttg tumbuh kembang anak..ttg inovasi pendidikan…ttg filsafat…ttg kesehatan..ttg humanisme..ttg teknologi informasi..ttg manajemen…dan ttg buuaanyaaaak hal…Bapak pirso knapa kami doyan bgt belajar? Karena hari ini kami jadi guru…besok kami jd psikolog…manajer…akuntan..nanti sore kami jd tukang kebun..penjaga sekolah…tukang sapu…lusa kami jadi operator…pustakawan…atau badut yg membuat anak didik kami tertawa lepas bahagia.

Karena ketika anak didik kami menangis..kami harus menguasai keadaan dari berbagai sudut pandang dan dimensi ..bukan sekedar memberinya es krim,mainan atau gadget agar ia terdiam dan tidak lagi menangis..

Karena yg mempengaruhi hidup kami bukanlah gaji atau tunjangan atau insentif..tapi lebih pada ridha Allah dan kemanfaatan kami sebagai guru paud bagi kemaslahatan ummat dan bangsa ini.

Mekaten,Bapak..wonten lepatipun nyuwun pngapunten puniko namung sakdremi pangudarasa kemawon..matur nuwun ingkang tanpo umpami.

Hormat kami

Era UN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here