Memutus Kekerasan dengan Kota Layak Anak

Isu Pendidikan

Dunia pendidikan kembali gaduh becampur cemas atas fenomena kekerasan yang kain hari kian dekat, akrab dan menelisik dalam kehidupan anak-anak. Setelah kasus pemukulan pelajar Sekolah Dasar Swasta Trisula Perwari Bukittinggi beredar luas melalui video pada Sabtu (11/10/2014), kini juga terjadi peristiwa kekerasan serupa di Temanggung. Tragedi pengeroyokan siswa oleh temanya sendiri di bangku kelas IV, SD di Pringsurat, Temanggung kini beredar luas di masyarakat (Suara Merdeka, 16/10).

Atas fenomena kekerasan yang terjadi di Bukittinggi, respon aneh dan miris datang dari Mentri Pemberdayaan Perempuan, Linda Amalia Sari Gumelar. Ia menyoroti tak adanya lembaga perlindungan anak di Bukittinggi. Saat melakukan pengecekan, rupanya Bukittinggi hanya memiliki PP dan KB (Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), (Kompas/14/10).

Merenungkan pernyataan Linda itu penulis cukup getir karena Mentri Negara pemberdayaan Perempuan sudah mengelurkan kebijakan staregis, Nomor 2 tahun 2009, untuk memutus kekerasan pada anak dengan konsep kota layak anak. Kebijakan kota layak anak ini adalah transformasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Tetapi kebijakan itu akomodatif terhadap anak tetapi nihil dalam penerapannya.sehingga lembaga perlindungan anak saja belum ada di daerah Bukitinggi.

Pada tahun 2014 pemerintah sebenarnya menargetkan kota layak anak sudah ada di 100 kabupaten/kota (Rudi Subiyakto:2012). Ketika kita sudah menjealng penghujung tahun, hingga kini belum ada sama sekali kota di Indonesai yang masuk kota layak anak. Yang banyak terjadi justru adalah panggung kekerasan yang selalu dipertontonkan dengan vulgar di publik. Kebijakan kota layak anak seakan hanya tajam di atas untuk menghormati hak-hak anak tetapi tumpul ke bawah.

Akar masalah

Menjalin kerjasama secara integral atas pelbagai institusi, baik itu formal atau cultural, masih belum berjalan dengan baik. Saling tegur-sapa dan saling mengisi untuk terpenuhinya sistem ekologikal yang baik untuk anak belum terjadi. Pemecahan yang parsial ini berakibat pada sulitnya untuk mewujudkan kota layak anak sehingga masalah kekerasan anak—verbal atau non verbal, orang tua dan lingkungan masyarakat—dan kekurangan gizi terus menjadi penyakit akut. Lingkungan masih menjadi ancaman bagi tumbuh-kembang potensi anak.

Dalam teori ekologi Urie Bronfenbrenner (2005), perkembangan anak-anak dalam konteks sistem hubungan, membentuk relasi saling terkait yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, mikrosistem meliputi lingkungan orang tua, keluarga, teman sebaya, pengasuh anak. sekolah dan para tetangga serta kelompok kegamaan. Lingkungan itu sangat memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Maka butuh pengertian dan partisipasi aktif yang saling bekerja sama untuk mencitakan lingkungan ramah anak sesua standrat yang telah ditetapkan pemerintah.

Kedua, mesosistem satu relasi yang positif dan saling mengisi dalam mikrosistem. Kalau ada anak yang mempunyai perbedaan kemampuan, maka sekolah juga terut memfasilitasi dan kalau ada aak yang kekurangan gizi atau atau butuh perlindungan hukum, maka pemerintah juga harus membantu. Begiu juga dengan program sekolah dan pemerintah setempat, keluarga mampu menjalin kerja sama dan saling mengisi.

Ketiga, ekosistem adalah sebuh pengaruh yang tidak secara langsung berkaitan dengan anak. Sebuah kota yang menerapkan kebijakan jam kerja sampek 9 jam tentu akan berbeda dengan kota lain yang menerapkan jam kerja buruh selama 7 jam. Kebijakan itu akan mereduksi pola intraksi orangtua dan anak. Anak-anak yang intraksinya berkurang maka kasih sayang dan belaian lembut juga akan berkurang.

Keempat, makrosistem berkaitan dengan budaya, tradisi dan nilai-nilai masyarakat setempat. Masyarakat pedesaan yang mempunyai tradisi memberangkatkan anaknya, selepas menjelang masjid hingga habis isyak, untuk mnegaji ke masjid tentu berbeda dengan kultur perkotaan yang menghabiskan anak menonton televisi. Butuh control orangtua untuk membatasi dan menyeleksi wakto dan rontonan televise.

Kelima, kronosistem adalah lingkungan yang dinamis. Anak-anak saat ini sudah menjadikan gadget dengan beragam aplikasi game sebagai teman utama. Lingkungan yang berinovasi dengan pelbagai ragam kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi ini turut mempengaruhi pola berkembang anak, pola intraksi antara orang tua dan anak serta dalam bermasyarakat.

Mewujudkan sebuah kota yang layak anak adalah membangun pengaruh positif diantara lingkungan itu. Memberi warna yang positif bagi tumbuh kembang anak tergantung pada sejauh mana control orang tua, pendidik, dan instsnsi pemerintah saling bekerja sama untuk memberikan solusi holistic bagi anak-anak. Mewujudkan system elogikal yang baik tanpa partisipasi aktif dari semua elemen hanya akan berjalan parsial.

Kita perlu belajar pada Filipina yang mampu mengintegrasikan ragam intansi dan pendukung utama untuk mewujudkan kota layak anak; mulai dari membangun komunikasi yang sejalan antara kebijakan pemerintah dan proses pembangunan, mengganding intansi-instsnsi pendukung, seperti bidang perlindungan anak, instansi pendidikan dan intasnsi kesehatan yang mengurusi persoalan gizi. Negara-negara lain yang maju, semua mampu mewujudkan kota layak anak karena mampu mengintegrasikan semua elemen untuk terciptanya sebuah kota yang layak anak.