Mengawal Gugatan HIMPAUDI ke MK, Ribuan Guru PAUD Gelar Doa Bersama

Kabar Pendidikan

Guru PAUD, PAUD, anak

Didaksi.com −Demi mengawal Gugatan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) tentang undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ke Mahkamah Konstitusi , maka ribuan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) Kabupaten Sukoharjo menggelar shalat hajat dan doa bersama di Masjid Besar Baiturrahman Sukoharjo, Rabu (2/1).

Baca juga HIMPAUDI Gugat Review UU Sisdiknas ke MK demi Kesetaraan Guru PAUD

Aktivitas Bermain Anak 1 Tahun

Aktivitas Bermain Anak 2 Tahun

Kegiatan Bermain Anak Umur 3 Tahun

Bambang Trisoelo, selaku Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Sukoharjo sangat mendukung upaya kesetaraan semua guru PAUD yang salah satunya adalah melalui jalan pengajuan judical review tentang undang-undang guru dan dosan. Dalam UU guru dan dosen yang diakui sebagai guru hanya guru PAUD formal, yakni TK dan RA, sedangkan guru PAUD nonformal tak masuk.  ”Kami ingin semua guru PAUD itu diakui. Jadi ada kesetaraan, karena kewajibannya itu sama,” tegas bambang seperti dilansir dalam laman suaramerdeka.

Menurut Bambang salah satu upaya untuk mendukung langkah ini adalah dengan cara yang halus dan santun, serta sopan. Untuk itu, Himpaudi di daerah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo melakukan shoalat hajat dan doa bersama sebagai bentuk dukungan perjuangan Himpaudi pusat demi kesetaraan guru PAUD. ”Ada ribuan guru PAUD dari seluruh wilayah Sukoharjo yang hadir dalam kegiatan ini. Saat ini masih di proses dan terus kami kawal, tidak hanya dari Sukoharjo tapi juga daerah lain,”  tegas Bambang

Perlu diketahui, sebelumnya Himpaudi telah melakukan gugatan pada MK terkait Undang-Undang Guru dan Dosen karena dianggap diskriminatif terhadap eksistensi guru PAUD, khusus nonformal. Padahal dalam Sisdiknas jelas-jelas diakui keberadaan guru nonformal. Tapi di dalam UU guru dan Dosen yang diakui hanya guru PAUD formal seperti TK dan RA.

Hingga kini gugatan itu masih menunggu jadwal sidang dari MK. Ketua Umum PP Himpaudi, Prof Dr Netti Herawati mengatakan bahwa saat ini sedang menunggu jadwal sidang MK. Sejatinya menurut Prof Dr Netti Herawati mendidik anak adalah tugas negara. Pendidikan adalah hak inheren anak dan negara wajib menyediakan. Para guru PAUD yang ada pada dasarnya adalah membantu negara.  Sehingga dibuatlah standar nasional yang mengatur ragam mekanisme pendidikan. Tapi ironisnya, mereka sebagian tak mendapatkan pengakuan sebagai guru.

”Yang menarik itu kewajiban mereka sama dengan menjalankan tugas negara. Tapi mereka tidak mendapatkan pengakuan sebagai guru. Ini bukan untuk memperjuangkan intensif dan gaji guru. Tapi mereka diakui sebagai sebuah profesi yang mendidik anak, ” Ujar Netty seperti di lansir suara merdeka.com.

Beberapa guru PAUD yang ada di banyak daerah merasa bangga menjadi guru PAUD. Mereka menyadari bahwa berkontribusi untuk bangsa salah satunya adalah dengan membesarkan anak-anak dengan pendidikan karakter yang baik, apalagi usia dini adalah usia emas dimana proses pendidikan pembentukan sangat fundamental. Meski kadang di antara mereka hanya mendapat insentif 200 ribu dalam satu bulan, tapi mereka tetap semangat.

Alih-alih negara hadir dan mengapresiasi keberadaan guru PAUD. Mereka justru belum diakui keberadaannya, untuk konteks guru PAUD nonformal, dalam undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Untuk itulah perjuangan HIMPAUDI ke MK sejatinya mendapat dukungan bersama seluruh komponen guru PAUD, orangtua serta insan pendidik lain yang peduli akan kemajuan pendidikan.