Mengurai Problem Gerakan PAUD

Isu Pendidikan

PAUD, gizi buruk, Asmat

 

Didaksi.com−Bencana kemanusiaan yang merenggut nyawa 67 anak-anak di Asmat, Provinsi Papua menjadi pukulan bagi kita. Di tengah laju pemerintah yang selalu pamer kemajuan infrastruktur dengan semboyan membangun dari pinggiran, ternyata di daerah masih terselip anak-anak yang hak kesehatan dan pendidikan dikebiri. Ironis dan memalukan karena di era sekarang masih terdapat anak-anak meninggal akibat kemiskinan dan kekurangan gizi. Apalagi di tengah anggaran pendidikan dan kesehatan yang kian banyak. Kita butuh distribusi anggaran yang benar-benar menyentuh hajat hidup rakyat agar bebas dari kekurangan gizi dan mendapat akses pendidiikan. Satu desa satu PAUD yang menjadi program pemerintah menjadi pintu masuk agar tragedi kemanusiaan seperti di Asmat tak terulang kembali.

Baca juga

PAUD Inklusi: Konsep dan Perkembangannya

Masyarakat Sadar PAUD

Orangtua yang kelaparan, anak-anak kekurangan gizi sehingga timbul ragam penyakit adalah tragedi yang seharusnya tak terjadi di negeri ini. Apalagi itu terjadi di Papua yang sejak tahun 2002 mendapat dana Otonomi Khusus (otsus) Papua. Terhitung dari tahun 2002 hingga 2016 total Otsus Papua, Provinsi Papua dan papua Barat, mencapai 47,9 triliun, tahun 2017 saja mencapai 7,9 triliun dan pada tahun 2018 naik mencapai 8 triliun. Dana itu mestinya diprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan.

Tapi selama ini tragedi kelaparan, kekuranga gizi yang berakibat mematikan masih terus terjadi secara sistematis: pada 2009, kelaparan yang mendera mengakibatkan seratus warga di Kabupaten Yahukimo: September 2011, 50% bayi meninggal dari angka kelahiran karena gizi buruk di Kimaam Merauke: April 2013, 13 bayi dan anak belita bergizi buruk ditemukan di kabupaten Tambrauw, Juli 2015 11 warga meninggal karena pernapasan dan gizi buruk dan kini, di Kabupaten Asmat ada 67 bayi meninggal karena kekurangan gizi.

Kelaparan dan kekurangan gizi ternyata sejalan dengan rendahnya tingkat pedidikan masyarakat Asmat. Kalau kita lihat data Kabupapen Asmat, dari jenjang usia 7-24 tahun, maka rerata didominasi oleh lulusan SD sederajat: 46,2% lulus SD/sederajat, 9,6% lulus SMA/sederajat, 6,2% lulus SMP/sederajat, 28,2% tidak bersekolah lagi dan 9,8% belum pernah sekolah (Kompas,22/01/2018). Tingkat pendidikan yang rendah juga berimplikasi pengasuhan orangtua terhadap anak-anak mereka.

Tragedi kemanusiaan itu akan terulang karena memang anggaran yang besar tak memberikan dampak nyata bagi kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat mengalami kemiskinan struktural: kemiskinan yang direncanaka karena anggaran pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dikeberi oleh para para birokrat. Dengan kualitas pendidikan masyarakat yang rendah dan kemiskinan yang akut, maka kekurangan gizi, kelaparan dan ibu-ibu hamil yang tak sehat akan selalu menyergap masyarakat.

Paradigma tentang PAUD

Kita mampu mengakhiri pembunuhan secara struktural pada generasi penerus bangsa ini dengan cara merubah paradigma ihwal PAUD. Kalau PAUD yang selama ini tertangkap di benak beberapa orang tak lebih dari komersialisasi pendidikan, maka paradigma itu harus bereser menjadi gerakan sosial kemanusiaan untuk menyelamatkan generasi bangsa. PAUD harus menjadi pos yang membantu anak-anak tumbuh sehat, berkembang dengan cerdas, dan menyemai kepribadan yang berkarakter.

Sejarah berdirinya PAUD di berbagai negara selalui berkaitan erat dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kecintaan terhadap masa depan kehidupa anak-anak. Jaipul L. Roopnarine dan James E. Johnson (Pendidikan Anak Usia Dini dalam berbagai Pendekatan: 2011) menegaskan bahwa PAUD di beberapa negara, seperti Head Start di Amerika, menjadi alat perang terhadap kemiskinan dengan program perawatan sebelum melahirkan, mengurangi gizi buruk, mengurangi lingkungan yang kurang sehat dan intervensi edukatif lainnya. Lembaga PAUD hadir untuk menyelamatkan anak-anak dari segala bentuk kekurangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Di Inggris PAUD mulai tumbuh mekar berkembang seiring dengan keprihatinan atas nasib anak-anak dalam bayang-bayang masyarakat yang miskin. Ketika PAUD berkembang di Inggris, maka Robert Owen (1771-1858), sosok yang meyakini bahwa pendidikan dapat melawan lingkungan anak-anak yang miskin, di Skotlandia mulai melihat pentingnya memenuhi kebutuhan bagi anak-anak agar mendapat makanan yang layak, udara bersih dan mampu beristirahat di tempat yang layak. Keprihatian ini mucul mengingat kondisi anak-anak di daerah yang miskin mengalami malnutrisi. Robert Owen meyakini bahwa PAUD dapat mereformasi masyarakat. Alih-alih menjadikan PAUD komersial, TK gratis Ediburgh, justru memulai mendidirikan dengan menggunakan uang tabungan pribadi untuk mendirikan TK. Maka tak heran ketika Cathy Nutbrown dan Peter Clough (Pendidikan Anak Usia Dini: Sejarah Filosofi dan Pengalaman: 2015) mengatakan bahwa sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini selalu berorentasi pada isu sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kemedikbud sudah mencanangkan program satu desa satu PAUD yang bersinergi dengan tiap-tiap pemerintah daerah dan bahkan bisa dengan perusahaan untuk membantu proses pemenuhan fasiltas PAUD melalui SCR. Pemerintah melalui peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 telah mencanangkan PAUD Holistik Integratif: sebuah layanan pendidikan yang integral, —layanan untuk memenuhi kebutuha gizi anak, pengasuhan, perlindungan anak. Lembaga PAUD dalam konteks ini membutuhkan sinergi dengan posyandu, yang lebih menekkankan pada layanan gizi anak, puskesmas dalam aspek kesehatan anak dan keluarga di bidang pengasuhan. Program ini mememukan momentumnya seiring dengan dana desa yang bisa digunakan untuk mendukung pengembangan kualitas masyarakat melalui PAUD.

Memang dalam kenyataannya, layanan PAUD holistik integratif belum terealisasi maksimal di beberapa daerah. Kendala utama adalah sumberdaya yang rendah sehingga PAUD terselenggara apa adanya, bahkan cenderung di tangani oleh kaum ibu lulusan SMA dan ibu-ibu pensiunan. Mengelola PAUD belum menjadi orentasi sosial, kesejahteraan dan peran reformasi sosial, tapi lebih pada upaya mengisi waktu senggang, sehingga ini juga berakibat pada tidak efektifnya PAUD menjadi layanan terpadu yang mampu bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan dan orangtua anak-anak untuk sharing tentang parenting.

Dengan demikian, langkah utama agar PAUD holistik integratif mampu terealisasi dengan maksimal adalah mengubah paradigma, dari yang sebelumnya PAUD hanya sebagai pelengkap pendidikan, menjadi core yang menjadi pusat layanan pendidikan anak, kesehatan dan gizi anak di setiap desa. Dari sinilah pentingnya kesadaran pemerintah daerah untuk menggalakkan PAUD yang bersinergi dengan puskesmas, posyandu dan orangtua. Melalui layanan PAUD holistik integratif anak-anak kekurangan gizi, ibu-ibu yang miskin dan kelaparan atau orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak mampu dicegah dan diminimalisir.