PAUD KM “0” untuk Siapa?

5
332
PAUD KM "0"

DIDAKSI.COM-Mentri Pendidikan dan Kebudayaan telah meresmikan PAUD KM “0” yang diproyeksikan menjadi PAUD percontohan nasional, di kompleks kantor Kemendikbud, Senayan Jakarta (21/6). PAUD percontohan menggunakan konsep ruangan tematik; ada ruang seni dan kreatif, area bermain peran, ruang musik, area balok dan gerak serta area basah. Semua ruangan itu dipenuhi dengan fasilitas yang cukup lengkap sesuai dengan temanya. Selain itu, PAUD KM “0” juga menyediakan ruang anak usia 1-2 tahun, ruang anak usia 2-3 tahun, ruang pra SD hingga ruang ibadah dan makan.

.

PAUD ini sejak awal didesain menjadi kiblat dari PAUD nasional; mulai dari aspek fasilitas dan kebijakan kurikulumnya. Menurut pengakuan Anies Baswedan, sebelum membuat PAUD ini, tim Kemendikbud terlebih dahulu melakukan studi banding dengan PAUD terbaik yang ada di Indonesia. “Ada studi bandingnya, termasuk soal permainan-permainan terbarunya. Bahkan tim Kemendikbud juga membandingkan dengan PAUD terbaik yang ada di Indonesia,” ujar Mendikbud dalam fan page facebooknya.

Dalam kelengakapan fasilitas tak ada yang bisa meragukan lagi. Lihat gambar-gambar ruangan dan desain interiornya, butuh uang tak sedikit untuk membangunnya. Tapi apakah semua lembaga PAUD yang ada di Indonesia mampu membangun dan mendesain ruang interior dengan fasilitas yang cukup seperti layaknya PAUD percontohan, PAUD KM “0” ?

Konsep tematiknya tentu bisa ditiru—meskipun itu terkesan klise untuk meniru karena dalam praktiknya konsep itu sudah banyak dipraktikkan jauh sebelum Kemendikbud membuat PAUD KM ‘0’. Tetapi kelengkapan fasilitas dan ruangan yang elit tak akan pernah bisa ditiru oleh seluruh PAUD. Kalau dipaksa harus meniru, maka tentu biaya untuk masuk PAUD akan membuat masyarakat frustasi.

PAUD percontohan milik Kemendikbud yang didanai oleh pemerintah itu cukup mewah. Cukup kontras dengan PAUD yang ada di daerah; jangankan membangun gedung dan fasilitas yang mumpuni, menggaji guru PAUD saja masih banyak mengunakan standar seikhlasnya. Kalau dipaksa membuat PAUD seperti iu, maka banyak PAUD yang akan gulung tikar, terutama sekali PAUD di daerah pedalaman yang sangat terbatas pembiayaannya.

PAUD KM “0” jauh dari kesederhanaan yang bisa diterapkan oleh semua kalangan. PAUD itu tidak inklusif yang bisa memungkinkan semua lembaga mampu meniru dan semua anak mampu mengaksesnya; tanpa harus mengenal kelas. PAUD itu adalah tepat bermain bersama bagi semua anak; apakah itu anak pejabat, politisi, pengusha, buruh, TKI, petani dan semua anak dari berbagai latar belakang. Menanamkan sikap egaliter sejak dini itu jauh lebih penting dari mengajarkan anak menjadi ekslusif sejak dini.

Tetapi dengan membangun PAUD percontohan yang bias kelas, yang hanya bisa diterapkan di kota-kota besar dengan anggaran yang tak sedikit, maka itu pelecehan bagi lembaga PAUD yang ada di daerah-daerah tertinggal dan pedalaman. Lembaga PAUD semua tentu ingin membangun gedung dengan fasilitas yang lengkap dan guru yang mampuni. Tetapi dengan anggaran yang ada, mereka tak bisa membangun PAUD seperti yang dibangaun Kemendikbud. Lantas kalau PAUD Kemendikbud itu tak bisa ditiru oleh semua lembaga PAUD, sebenarnya untuk siapa PAUD KM “0” itu dibangun?

Disinilah PAUD akan menjadi ajang praktik kekerasan simbolis; sebuah pemaksaan halus pada lembaga PAUD yang ada di daerah tertinggal dan terbelakang untuk mengikuti pola pembangunan PAUD yang elitis. Anak-anak yang dulu biasa bermain di alam terbuka, dengan alat permainan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan alami dikonstruk untuk ikut bermain di gedung dengan desain interior elit dan alat permainan modern yang harganya mahal. Anak-anak miskin yang biasa tidur di tempat sederhana dikonstruk untuk mengikuti tempat tidur orang kaya. Tiap daerah yang mempunyai permainan khas dan bahan alami yang sesuai dengan potensi daerahnya tiba-tiba digiring untuk menggunakan alat tunggal yang dikonstruk oleh PAUD percontohan.

***

Dalam aspek kebijakan, PAUD KM “0” ini tidak mengajarkan membaca, menulis dan berhitung (calistung). Sebenarnya ini tidak istimewa-istimewa amat, karena kalau PAUD yang dibuat Kemendikbud mengajarkan Calistung, maka tentu dia menabrak aturan yang telah dikeluarkan sendiri, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Masyarakat PAUD sebenarnya paham aturan tidak boleh mengajarkan Calistung. Cuma yang menjadi mereka tetap mengajarkan Calistung karena untuk masuk SD dituntut sudah harus bisa Baca Tulis. Hampir semua SD menjadikan baca tulis sebagai syarat masuk, bahkan kalau anak itu tak bisa Baca Tulis maka tak usah didaftarkan ke SD dulu, karena ujung-ujungnya ditolak.

Kalau ingin betul-betul menerapkan peraturan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud gak usah buat PAUD percontohan tanpa Calistung. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Dikdas menindak tegas semua sekolah SD yang menuntut anak-anak harus bisa Baca Tulis sebagai syarat masuknya. Itu lebih penting dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti agar PAUD tidak terus mendapat tekanan dari SD untuk mengajarkan anak-anak usia dini belajar Calistung. Itulah keganjilan PAUD percontohan yang telah dibangun Kemendikbud.

***

Saat fasilitas mampuni menumpuk di kota-kota besar dengan gagahnya menjadikan PAUD percontohan, sesungguhnya masih banyak di daerah anak-anak yang kekurangan gizi dan berujung kematian. Jangankan masuk PAUD, memenuhi keputuhan gizi anak yang cukup saja tertatih-tatih. Angka kematian bayi dan anak balita (bawah lima tahun) akibat kurang gizi di Indonesia masih memprihatinkan Prevalensi angka gizi buruk masih tinggi, yakni mencapai 5,7% dan gizi kurang 13,9% (Media Indonesia, 3 Juni 2016).

Saat membuat kebijakan PAUD tampa Calistung sebagai percontohan, sebenarnya Kemendikbud harus terlebih dahulu menindak SD yang menjadikan Baca Tulis sebagai syarat masuk sehingga terjadi kesesuaian antara kurikulum PAUD dengan SD. Penyebab beberapa lembaga PAUD masih mengajari Calistung karena mereka hanya memenuhi tuntutan dari SD dan kadang juga orang tua. Maka sangat penting menindak tegas SD yang tetap menjadikan Baca Tulis sebagai syarat masuk. Dengan menindak SD secara tegas, maka akan banyak lembaga PAUD kembali ke jati dirinya, yakni sarana bermain anak-anak.

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here